1/06/2013

A. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan Upaya


A. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan Upaya
PKI semakin menjadi-jadi dan aksinya mencapai puncaknya pada tahun 1965, saat terjadi Gerakan 30 September (G-30-S)
1. Persiapan Pemberontakan PKI
Tindakan PKI untuk memperkuat diri di bawah kepemimpinan D.N Aidit:
a.   PKI mendukung dan mengirim sukarelawan saat berkonfrontasi denga Malaysia.
b.   PKI telah melalukan aksi sepihak dengan membagi-bagikan tanah kepada petani.
c.    Merekrut kekuatan ABRI dengan menanamkan ideologi komunis di kalangan anggota ABRI.
d.   Terus berusaha memojokkan dan menghancurkan lawan-lawan politiknya. Oleh karena itu, PKI mendorong dan sangat mendukung pembubaran Masyumi, PSI dan Murba.
e.    Mengusulkan untuk membentuk Angkatan ke-5 yakni dengan mempersenjatai kaum buruh tani.
f.    Melatih sekitar 3.000 anggota pemuda rakyat dan Gerwani. Latihan dipusatkan di Lubang Buaya.
g.   Menyebarkan isu adanya Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta. PKI meyebarkan fitnah dan isu bahwa Dewan Jendral akan melancarkan kudeta kepada pemerintah.
2. Pelaksanaan Gerakan 30 September 1965
Kekuatan fisik kudeta yang dilakukan PKI dibagi atas 3 kelompok tugas:
a.   Komando penculikan dan penyergapan dipimpin oleh Letnan Satu Dul Arief.
b.   Komando penguasa kota dipimpin oleh Kapten Suradi.
c.    Komando basis dipimpin oleh Mayor (udara) dan Gatot Sukresno.
Beberapa perwira TNI yang diculik pada Gerakan Tiga Puluh September:
a.   Letnan Jendral Ahmad Yani, Men/Pangad.
b.   Mayor Jendral R. Suprapto, Deputi II Men/Pangad.
c.    Mayor Jendral Haryono MT, Deputi III Men/Pangad.
d.   Mayor Jendral S.Parman, Asisten I Men/Pangad.
e.    Brigadir Jendral D.I Panjaitan Asisten IV Men/Pangad
f.    Brigadir Jendral Sutoyo Siswomiharjo, Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral TNI AD
Penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap tokoh pemerintah, kaum nasionalis, dan kaum agama terjadi dimana-mana. Oleh karena itu, suasana pun menjadi tegang dan mencenkam. Stablititas pun terancam.
3. Upaya Penumpasan G-30-S
Mayjen Suharto segera memetintah pasukan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk melakukan penumpasan G-30-S yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.
Tanggal 1 Oktober 1965 malam Mayjen Suharto mengumumkan yang berisi menegaskan bahwa G-30-S adalah pemberontakan, Presiden Sukarno dalam keadaan selamat dan rakyat diminta tenang serta tetap waspada. Dan pada tanggal itu Jakarta sudah dapat dikendalikan. Lubang Buaya adalah daerah pertahanan dan tempat penyiksaan dapat dikusai.
Tanggal 11 Oktober 1965 Kolonel Untung tertangkap di Tegal, Jawa Tengah. D.N Aidit yang menjadi pucuk pimpinan PKI tertangkap pada tanggal 22 November 1965 di Surakarta. Dua hari kemudian terbentik berita bahwa Aidit telah ditembak mati. Banyak tokoh PKI yang tertangkap. Dengan demikian G-30-S berhasil ditumpas.
4. Tuntutan Rakyat untuk Membubarkan PKI dan Organisasi Massanya
Walaupun para pemimpin PKI telah ditangkap, namun secara politik PKI masih berdiri. Lalu banyak rakyat yang menuntut pemerintah segera menindak PKI.
Tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR-GR. Dan mengumandangkan Tritura(Tiga Tuntutan Rakyat):
a.   Bubarkan PKI.
b.   Berseihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G-30-S.
c.    Turunkan harga atau perbaikan ekonomi.

B. Berbagai Kebijakan Untuk Mengubah Perekonomian Indonesia dari Ekonomi Kolonial ke Ekonomi Nasional


B. Berbagai Kebijakan Untuk Mengubah Perekonomian Indonesia dari Ekonomi Kolonial ke Ekonomi Nasional
          Memasuki tahun 1950 perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan dengan terjadinya defisit. Hal ini disebabkan, antara lain sebagai berikut.
1.    Merosotnya perdagangan luar negeri sehingga penerimaan negara terus menurun.
2.    Tidak berkembangnya industri.
3.    Dipergunakannya sebagian besar produksi minyak untuk keperluan dalam negeri.

Upaya mengatasi defisit dalam bidang keuangan, antara lain dilakukan dengan pemotongan uang atau yang terkenal dengan Gunting Syarifudin. Program ini dimulai tanggal 20 Maret 1950. Nilai mata uang dibagi menjadi dua dari semua nilai uang yang bernilai Rp. 2.50 ke atas  sehingga nilai mata uang menjadi separuhnya. Kelemahan atau kemerosotan perekonomian itu, nampaknya juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi lama (kolonial).
Selain itu, pemerintah membesar peran negara dan pengusaha Bumiputera dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan sistem ekonomi nasional. Menurut konsep ekonomi nasional, pemilikan, pengawasan, dan pengolaan sektor penting dalam perekonomian Indonesia berada di tangan Bumiputera. Salah seorang tokoh yang merancang perekonomian Indonesia ke arah sistem ekonomi nasional adalah Dr. Sumitro Joyohadikusumo.
Untuk mewujudkan rancangan itu telah dilaksanakan Program Bentang. Program ini merupakan salah satu langkah awal dalam proses nasionalisasi ekonomi Indonesia. Wujud nyata program tersebut adalah memberikan kredit kepada para pengusaha Bumiputera. Walaupun banyak pengusaha yang dapat kredit, program Bentang ini tidak berhasil.
Akibatnya sulitnya perekonomian di Indonesia rakyat kecil di daerah-daerah menjadi korban. Mereka hidup serba kekurangan. Pemerintah mengalami kesulitan untuk menyediakan dana pembangunan sebagai upaya memperbaiki perekonomian di Indonesia.
Sejak dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi terpimpin.
Dalam rangka mencari jalan keluar untuk mengatasi perekonomian. MPRS menetapkan Undang-Undag Pembangunan Nasional Semesta Berencana TahapI(1961-1969). Hal ini dimaksudkan agar pembangunan dapat dilakukan secara bertahap. Setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap pembangunan itu. Kemudian tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang berisi ketentua-ketentuan pokok tentang strategi dari sisa-sisa imperalisme. Pada pembangunan nasional semesta berencana tahap I ini juga tidak berhasil.
Pemerintah melakukan usaha lain dengan penghematan dalam instansi-instansi pemerintah. Selain itu, memperketat pengawasan  atas pelaksanaan anggaran belanja. Namun penghematan ini juga tidak berhasil. Hal ini disebabkan pemerintah sendiri tidak turut bersikap hemat dalam pengeluaran belanja negara tetapi justru membuat proyek-proyek mercusuar, seperti pelaksanaan ganefo(Games of the New Emerging Forces), dan Conefo(Conference of   the New Emerging Forces).
Akibatnya, inflasi makin tidak terkendali da harga-harga makin melambung. Kondisi perekonomian Indonesia pun makin merosot.
Pemerintah membuat semboyan sekaligus instuksi kepada rakyat untuk menyemangati penduduk, antara lain ”berdiri di atas kaki sendiri” (Berdirikari), “kencangkan ikat pinggang”, dan “revolusi belum selesai”.
Pada masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaiu Pembaruan kebijakan Ekonomi keuangan dan Pembangunan. Kebijakan tersebut dilandasi dengan Tap. MPRS No.XXXIII/1966. Pelaksanaan dari ketetapan itu bahwa ekonomi disusun atas dasar kekeluargaan yang tidak mengenal pertentangan kelas. Dengan demikian, adanya pengawasan dari rakyat terhadap penggunaan uang negara. Kabinet Ampera yang saat itu berusaha memperbaiki keterpuruka ekonomi menggariskan tiga program. Program tersebut harus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Program tersebut meliputi;
1.    Program penyelamatan
2.    Program stabilisasi dan rehabilisasi,
3.    Program pembangunan

Sumitro Djoyokusumo adalah pencetus Program Bentang