1/06/2013

C.Kronologi dan Peristiwa-peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru


C.Kronologi dan Peristiwa-peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru
Beberapa peristiwa besar yang penting menjelang lahirnya Orde Baru, yaitu:
1.  Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR)
Tanggal 11Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa siap memboikot sidang paripurna kabinet Dwikora yang disempurnakan. Sidang kabinet dipimpin oleh presiden Soekarno.
Pada saat sidang kabinet berjalan, Brigjen Sabur (ajudan presiden/komandan pasukan pengawal cakrabirawa)melihat “pasukan tak dikenal” berkeliaran di sekitar IstanaMerdeka. Ia segera melaporkan kepada presiden tentang keberadaan pasukan tak dikenal itu. Demi keselamatan jiwa, presiden Soekarno memutuskan meninggalkan sidang dan menyerahkan pimpinan sidang kepada WaperdamII, Dr. J. Leimena, presiden kemudian meninggalkan sidangmenuju Istana Bogor dengan disertai WaperdamIDr. Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh.
Setelah sidang ditutup, tiga perwira tinggi ABRI yang ikut menghadiri rapat segera mengambil prakarsa untuk menemui presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan ingin meyakinkan bahwa Angkatan Darat masih tetap setia dan taat kepada presiden. Tiga orang perwira tinggi itu ialah Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran danMobilisasi),BrigjenM. Jusuf (MenteriPerindustrian), dan Brigjen Amirmachmud (PangdamV/Jaya). Sebelum berangkat keBogor, ketiga perwira tinggi itu menemui Letjen Soeharto di kediamannya. Ketiga perwiramelaporkan peristiwa yang terjadi di istana negara dan sekaligus meminta izin untukmenemui presiden. Letjen Soeharto yang sedang sakit mengizinkan ketiga perwira menemui presiden di istana Bogor. Ia juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada presiden Soekarno yang menyatakan kesanggupannya mengatasi keadaan apabila presiden mempercayakan kepada dirinya. Penyusunan Surat Perintah Sebelas Maret.
Pada waktu ketiga perwira tinggi itumenghadap presiden di istana Bogor, di sana telah hadir Waperdam I Dr. Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh. Setelah itu disusul kedatangan ajudan presiden Brigjen Sabur. Setelah diadakan pembicaraan yang mendalam terhadap situasi dan kondisi negara RI, presiden Soekarno akhirnya setuju untuk memberi surat perintah kepada Letjen Soeharto. Kemudian pada tokoh-tokoh yang hadi rdi tempat tersebut, presiden Soekarno menugaskan untuk merumuskan surat perintah. Pada sekitar pukul 19.00 WIB surat perintah tersebut rampung disusun dan ditandatangani oleh presiden. Suratperintah tersebut beris ipemberian mandat kepada LetjenSoeharto selaku panglima angkatan daratdan Pangkop kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalammenjalankan tugas, penerimamandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden.Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah11Maret (Supersemar).  Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, antara lain:
a. Situasi negara dalam keadaan kacau dan genting.
b. Untukmengatasi situasi yang kacau dan genting sebagai akibat pemberontakan G 30 S/PKI.
c. MenyelamatkanNegara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Untukmemulihkan keadaan danwibawa pemerintah.
Langkah awal yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beseta unsur-unsur yang berada di belakangnya, mulai 12 Maret 1966. Selanjutnya, mayjen Soeharto melaksanakan penahanan atas 15 Orang anggota kabinet yang dinilai telah terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Soeharto itu berhasil memenuhi tuntutan masyarakat yang terdapat dalam Tritura, terutama dalam hal pembubaran PKI. Selanjutnya, Soeharto merencanakan Program-program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pada saat itulah Era Orde Baru dimulai.
2. Upaya Penataan Kehidupan Politik dan Pemerintahan
Sidang pada tanggal 20 Juni-5 Juli 1966 MPRS melakukan Sidang Umum IV yang menghasilkan, antara lain:
a.   Pemilihan pemimpin DPR-GR pada tanggal 17 Mei 1966.
b.   Kedudukan presiden dikembalikan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, yaitu presiden menjadi mandataris MPRS.
c.    Mengadakan Sidang Umum IV MPRS pada tanggal 20 Juni-5 Juli 1966 di Jakarta. Dalam sidang ini menghasilkan beberapa ketetapan, yaitu:
1.)  Tap. MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengukuhan Supersemar.
2.)   Tap. MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga negara tingat pusat maupun daerah pada kedudukan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
3.)   Tap. MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum. Menurut ketentuan ini pemilihan umum diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
4.)  Tap. MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri RI.
5.)   Tap. MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera.
6.)  Tap. MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang pengertian mandataris MPRS.
7.)   Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum RI dan tata urut peraturan keamanan.
8.)  Tap. MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan dalam bidang pertahanan dan keamanan.
9.)  Tap. MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI.
10.)   Tap. MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang kesejahteraan rakyat.
 Tugas Kabinet Ampera denga stabilitas politik:
a.   Mewujudkan stabilitas politik
b.   Mewujudkan stabilitas ekonomi
Beberapa program Kabinet Ampera:
a.   Memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan
b.   Melaksanakan pemilihan umum
c.    Melaksanakan politik luar negeri
d.   Melanjutkan perjuangan anti imperalisme dan kolonialisme
Hasil keputusan diadakan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967, antara lain:
a.   Menetapkan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang manifesto politik sebagai garis-garis besar haluan negara.
b.   Pengaliha kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Letnan Jendral Suharto. Pengalihan kekuasaan tersebut ditetapkan dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pengangkatan Letnan Jendral Suharto sebagai pejabat.
3. Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru
Beberapa langkah penting yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kehidupan politik luar negerinya
a.   Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
       Tahun 1965 Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia sebagai aksi protes atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Akibatnya, Indonesia semakin tersisihkan dari pergaulan internasional. Kehidupan politik dan ekonomi Indonesia makin sulit. Pada tanggal 28 September Indonesia kembali menadi anggota dan menepati urutan ke-60. Dan membuat Indonesia makin berkembang.
b.   Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia
       Konfrontasi dengan Malaysia ternyata merugikan bangsa Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan normalitas hubungan Malaysia dan Indonesia bertempat di ruang Pancasila, Departemen Luar Negeri RI. Persetujuan itu berdasarkan Persetujuan Bangkok. Persetujuan Bangkok adalah hasil perundingan antara Menteri Luar Negeri  Malaysia, Tun Abdul Rozak dengan Menteri Luar Negeri RI Adam Malik di Bangkok tanggal 29 Mei-1 Juni 1966 yang berisi:
1.    Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik
2.    Kedua pemerintah setuju menghentikan tindakan permusuhan
Tun Abdul Razak - Menteri Luar Negeri Malaysia
Adam Malik - Menteri Luar Negeri Indonesia

0 komentar:

Poskan Komentar