C.Kronologi
dan Peristiwa-peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru
Beberapa peristiwa besar yang penting menjelang lahirnya Orde Baru, yaitu:
Beberapa peristiwa besar yang penting menjelang lahirnya Orde Baru, yaitu:
1. Surat
Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR)
Tanggal 11Maret
1966 para pelajar dan mahasiswa siap memboikot sidang paripurna
kabinet Dwikora yang disempurnakan. Sidang kabinet dipimpin oleh presiden
Soekarno.
Pada saat sidang kabinet berjalan, Brigjen Sabur (ajudan presiden/komandan pasukan pengawal cakrabirawa)melihat “pasukan tak dikenal” berkeliaran di sekitar IstanaMerdeka. Ia segera melaporkan kepada presiden tentang keberadaan pasukan tak dikenal itu. Demi keselamatan jiwa, presiden Soekarno memutuskan meninggalkan sidang dan menyerahkan pimpinan sidang kepada WaperdamII, Dr. J. Leimena, presiden kemudian meninggalkan sidangmenuju Istana Bogor dengan disertai WaperdamIDr. Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh.
Pada saat sidang kabinet berjalan, Brigjen Sabur (ajudan presiden/komandan pasukan pengawal cakrabirawa)melihat “pasukan tak dikenal” berkeliaran di sekitar IstanaMerdeka. Ia segera melaporkan kepada presiden tentang keberadaan pasukan tak dikenal itu. Demi keselamatan jiwa, presiden Soekarno memutuskan meninggalkan sidang dan menyerahkan pimpinan sidang kepada WaperdamII, Dr. J. Leimena, presiden kemudian meninggalkan sidangmenuju Istana Bogor dengan disertai WaperdamIDr. Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh.
Setelah sidang
ditutup, tiga perwira tinggi ABRI yang ikut menghadiri rapat segera mengambil
prakarsa untuk menemui presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka ingin
menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan ingin meyakinkan bahwa Angkatan Darat
masih tetap setia dan taat kepada presiden. Tiga orang perwira tinggi itu ialah
Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran danMobilisasi),BrigjenM. Jusuf
(MenteriPerindustrian), dan Brigjen Amirmachmud (PangdamV/Jaya). Sebelum
berangkat keBogor, ketiga perwira tinggi itu menemui Letjen Soeharto di
kediamannya. Ketiga perwiramelaporkan peristiwa yang terjadi di istana negara
dan sekaligus meminta izin untukmenemui presiden. Letjen Soeharto yang sedang
sakit mengizinkan ketiga perwira menemui presiden di istana Bogor. Ia juga
menitipkan pesan untuk disampaikan kepada presiden Soekarno yang menyatakan
kesanggupannya mengatasi keadaan apabila presiden mempercayakan kepada dirinya.
Penyusunan Surat Perintah Sebelas Maret.
Pada waktu ketiga
perwira tinggi itumenghadap presiden di istana Bogor, di sana telah hadir
Waperdam I Dr. Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh. Setelah itu disusul
kedatangan ajudan presiden Brigjen Sabur. Setelah diadakan pembicaraan yang
mendalam terhadap situasi dan kondisi negara RI, presiden Soekarno akhirnya
setuju untuk memberi surat perintah kepada Letjen Soeharto. Kemudian pada
tokoh-tokoh yang hadi rdi tempat tersebut, presiden Soekarno menugaskan untuk
merumuskan surat perintah. Pada sekitar pukul 19.00 WIB surat perintah tersebut
rampung disusun dan ditandatangani oleh presiden. Suratperintah tersebut beris
ipemberian mandat kepada LetjenSoeharto selaku panglima angkatan daratdan
Pangkop kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.
Dalammenjalankan tugas, penerimamandat diharuskan melaporkan segala sesuatu
kepada presiden.Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah11Maret
(Supersemar). Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya
Supersemar, antara lain:
a. Situasi negara dalam keadaan kacau dan genting.
b. Untukmengatasi situasi yang kacau dan genting sebagai akibat pemberontakan G 30 S/PKI.
c. MenyelamatkanNegara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Untukmemulihkan keadaan danwibawa pemerintah.
a. Situasi negara dalam keadaan kacau dan genting.
b. Untukmengatasi situasi yang kacau dan genting sebagai akibat pemberontakan G 30 S/PKI.
c. MenyelamatkanNegara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Untukmemulihkan keadaan danwibawa pemerintah.
Langkah
awal yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI
beseta unsur-unsur yang berada di belakangnya, mulai 12 Maret 1966.
Selanjutnya, mayjen Soeharto melaksanakan penahanan atas 15 Orang anggota
kabinet yang dinilai telah terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Langkah-langkah
yang ditempuh oleh Soeharto itu berhasil memenuhi tuntutan masyarakat yang
terdapat dalam Tritura, terutama dalam hal pembubaran PKI. Selanjutnya,
Soeharto merencanakan Program-program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan
rakyat. Pada saat itulah Era Orde Baru dimulai.
2. Upaya
Penataan Kehidupan Politik dan Pemerintahan
Sidang pada tanggal
20 Juni-5 Juli 1966 MPRS melakukan Sidang Umum IV yang menghasilkan, antara
lain:
a.
Pemilihan pemimpin DPR-GR pada tanggal 17 Mei 1966.
b.
Kedudukan presiden dikembalikan sesuai dengan
ketentuan UUD 1945, yaitu presiden menjadi mandataris MPRS.
c.
Mengadakan Sidang Umum IV MPRS pada tanggal 20 Juni-5
Juli 1966 di Jakarta. Dalam sidang ini menghasilkan beberapa ketetapan, yaitu:
1.) Tap. MPRS No.
IX/MPRS/1966 tentang Pengukuhan Supersemar.
2.) Tap. MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan
semua lembaga negara tingat pusat maupun daerah pada kedudukan sesuai dengan
ketentuan UUD 1945.
3.) Tap. MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan
Umum. Menurut ketentuan ini pemilihan umum diselenggarakan selambat-lambatnya
tanggal 5 Juli 1968.
4.) Tap. MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan
kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri RI.
5.) Tap. MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet
Ampera.
6.) Tap. MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang pengertian
mandataris MPRS.
7.) Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber
tertib hukum RI dan tata urut peraturan keamanan.
8.) Tap. MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang
kebijaksanaan dalam bidang pertahanan dan keamanan.
9.) Tap. MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran
PKI.
10.)
Tap. MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang kesejahteraan
rakyat.
Tugas Kabinet Ampera denga stabilitas politik:
a. Mewujudkan stabilitas
politik
b. Mewujudkan stabilitas
ekonomi
Beberapa program
Kabinet Ampera:
a. Memperbaiki kehidupan
rakyat terutama sandang dan pangan
b. Melaksanakan pemilihan
umum
c. Melaksanakan politik
luar negeri
d. Melanjutkan
perjuangan anti imperalisme dan kolonialisme
Hasil keputusan
diadakan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967, antara lain:
a. Menetapkan MPRS No.
XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960
tentang manifesto politik sebagai garis-garis besar haluan negara.
b. Pengaliha kekuasaan
dari Presiden Sukarno kepada Letnan Jendral Suharto. Pengalihan kekuasaan
tersebut ditetapkan dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang
pengangkatan Letnan Jendral Suharto sebagai pejabat.
3. Kebijakan
Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru
Beberapa langkah penting yang
diambil pemerintah untuk memperbaiki kehidupan politik luar negerinya
a.
Indonesia
Kembali Menjadi Anggota PBB
Tahun 1965 Indonesia keluar dari PBB.
Keluarnya Indonesia sebagai aksi protes atas diterimanya Federasi Malaysia
sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Akibatnya, Indonesia semakin
tersisihkan dari pergaulan internasional. Kehidupan politik dan ekonomi Indonesia
makin sulit. Pada tanggal 28 September Indonesia kembali menadi anggota dan
menepati urutan ke-60. Dan membuat Indonesia makin berkembang.
b.
Penghentian
Konfrontasi dengan Malaysia
Konfrontasi dengan Malaysia ternyata
merugikan bangsa Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani
persetujuan normalitas hubungan Malaysia dan Indonesia bertempat di ruang
Pancasila, Departemen Luar Negeri RI. Persetujuan itu berdasarkan Persetujuan
Bangkok. Persetujuan Bangkok adalah hasil perundingan antara Menteri Luar
Negeri Malaysia, Tun Abdul Rozak dengan
Menteri Luar Negeri RI Adam Malik di Bangkok tanggal 29 Mei-1 Juni 1966 yang
berisi:
1. Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan
diplomatik
2. Kedua pemerintah setuju menghentikan tindakan
permusuhan
Tun Abdul Razak - Menteri Luar Negeri Malaysia
Adam Malik - Menteri Luar Negeri Indonesia
1 komentar:
ini orde lama mbaa aduhhh
Posting Komentar